Policy brief Klaster GAP disusun sebagai luaran riset terapan yang diserahkan langsung kepada pembuat kebijakan dan mitra strategis — merangkum temuan, analisis, dan rekomendasi konkret untuk mendukung perumusan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan berdampak.
Dr. Neni Susilawati, M.A., CertDA., CSRS.
Mengusulkan reformasi Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) bagi dokter yang menjalankan pekerjaan bebas melalui pendekatan Pro-Fairness Presumptive Tax — diferensiasi tarif norma per sub-profesi, pengakuan biaya riil, dan pencatatan digital sederhana sebagai pengganti pembukuan formal.
Diserahkan ke Direktorat Penyuluhan Pelayanan II (DJP)
Dr. Ning Rahayu, M.Si., Dr. Titi Muswati Putranti, M.Si., Abrar Bilisanimar, S.I.A.
Memetakan insentif pajak atas kegiatan filantropi di Indonesia dan membandingkannya dengan negara-negara Asia Tenggara, serta merumuskan rekomendasi harmonisasi kebijakan pajak untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Mitra: Perhimpunan Filantropi Indonesia · Diterbitkan 2025
Dr. Neni Susilawati, M.A., CertDA., CSRS., Cecizia Almira Prayogi, S.A.Pjk.
Mengidentifikasi dua persoalan struktural pada pemotongan PPh Pasal 21 dokter praktik pasca PMK 168/2023 — basis pemotongan yang tidak mencerminkan penghasilan riil dan lonjakan kurang bayar 3–5× lipat pada SPT Tahunan — serta mengajukan empat rekomendasi reformasi kepada DJP dan Kementerian Keuangan.
Diserahkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan RI · Mei 2026