DEPOK, 7 Agustus 2026 — Center for Interdisciplinary Research in Law and Economics (CIRCLE), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyelenggarakan CIRCLE Training Program pada 5–7 Agustus 2026 di Gedung Interdisciplinary Legal Research Center (ILRC), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. Training tiga hari ini mempertemukan peserta dari berbagai latar belakang, yang terdiri atas mahasiswa, dosen, peneliti, perwakilan...Read More
Depok, 4 Agustus 2026 — Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia perlu terus diarahkan pada proses yang berbasis bukti, terukur, dan mampu menjawab akar persoalan di masyarakat. Salah satu instrumen yang dinilai penting untuk mencapai tujuan tersebut adalah penggunaan Regulatory Impact Assessment (RIA) dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Diskusi ini mempertemukan perwakilan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan...Read More
ABSTRACT The practice of brokering legal cases involving both material andnon-material exchanges with influential actors remains deeplyentrenched despite over two decades of democratic law reformsin Indonesia. This persistence is often attributed to weak legalinstitutions and incompetent judicial actors, indicating a dysfunc-tion stemming from an incomplete institutionalisation of the ruleof law and uneven state development. This...Read More
Sebuah artikel di harian Kompas memuat tajuk yang terdengar paradoks: bukan ahli koding, kecerdasan buatan justru membutuhkan ahli filsafat. Laporan itu mencatat bahwa di Amerika Serikat, peluang kerja lulusan filsafat di sektor kecerdasan buatan kini lebih besar ketimbang lulusan ilmu komputer. Perusahaan teknologi terkemuka, dari DeepMind sampai Anthropic, disebut merekrut sejumlah filsuf untuk melatih model...Read More
Oleh Wahyu Ilham Pranoto Undang-undang mengenai perubahan iklim sudah masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahunan prioritas. Adapun pada saat yang bersamaan DPR juga memasukkan pembahasan perubahan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagai prolegnas prioritas. Akhirnya, dalam pembahasan revisi UU PPLH diusulkan untuk menggabungkan kedua RUU tersebut sehingga direncanakan substansi perubahan iklim...Read More
In: Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia Author: Rafiqa Qurrata A’yun Online Publication Date: 04 Feb 2026 Abstract This article examines patterns of religious mobilizations, particularly those involving Islamic organizations, elites’ conflicts, and their influence in shaping state control over religion in Indonesia....Read More
Amok has once again erupted in Indonesia. It began in Pati, then it spread to Bone, Cirebon, Jombang, and Semarang, as public anger reached boiling point. In Jakarta, the common people’s economic struggle was met not with empathy, but with arrogance from state officials. The fury inflamed when parliament members awarded themselves daily allowances of Rp3...Read More
oleh: Kurnia Togar Pandapotan Tanjung Pengajar bidang studi Hukum Ekonomi dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Proyek MBG menimbulkan biaya tersembunyi akibat tata kelola buruk. Salah satunya ongkos pengobatan siswa yang keracunan. Ringkasan Berita Pemerintah dan masyarakat harus menanggung biaya yang muncul karena kekacauan makan bergizi gratis. Program jaminan sosial lain boleh jadi lebih bermanfaat...Read More
