Depok, 4 Agustus 2026 — Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia perlu terus diarahkan pada proses yang berbasis bukti, terukur, dan mampu menjawab akar persoalan di masyarakat. Salah satu instrumen yang dinilai penting untuk mencapai tujuan tersebut adalah penggunaan Regulatory Impact Assessment (RIA) dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Diskusi ini mempertemukan perwakilan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan...Read More

ABSTRACT The practice of brokering legal cases involving both material andnon-material exchanges with influential actors remains deeplyentrenched despite over two decades of democratic law reformsin Indonesia. This persistence is often attributed to weak legalinstitutions and incompetent judicial actors, indicating a dysfunc-tion stemming from an incomplete institutionalisation of the ruleof law and uneven state development. This...Read More

Sebuah artikel di harian Kompas memuat tajuk yang terdengar paradoks: bukan ahli koding, kecerdasan buatan justru membutuhkan ahli filsafat. Laporan itu mencatat bahwa di Amerika Serikat, peluang kerja lulusan filsafat di sektor kecerdasan buatan kini lebih besar ketimbang lulusan ilmu komputer.  Perusahaan teknologi terkemuka, dari DeepMind sampai Anthropic, disebut merekrut sejumlah filsuf untuk melatih model...Read More

Oleh Wahyu Ilham Pranoto Undang-undang mengenai perubahan iklim sudah masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahunan prioritas. Adapun pada saat yang bersamaan DPR juga memasukkan pembahasan perubahan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagai prolegnas prioritas. Akhirnya, dalam pembahasan revisi UU PPLH diusulkan untuk menggabungkan kedua RUU tersebut sehingga direncanakan substansi perubahan iklim...Read More