MUSHIMAC UI Gelar Webinar Seri Ketiga: Menelusuri Jejak Museum dan Budaya Materi pada Masa Pendudukan Jepang

Kelompok Riset Museum, Heritage, & Islamic Material Culture (MUSHIMAC), Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) kembali menyelenggarakan webinar series ketiga bertajuk “Museum and Material Culture from Japan Occupation 1942-1945” pada Kamis, 3 September 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, hasil kolaborasi dengan Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang (UM)

Webinar dipandu oleh Danang Aryo Nugroho S. Hum. selaku pembawa acara dan dimoderatori oleh Asri Hayati Nufus, M. Hum., dosen Departemen Arkeologi FIB UI. Dalam pengantarnya, moderator menegaskan bahwa meskipun masa pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung singkat mulai dari tahun 1942–1945, tetapi periode ini menyisakan transformasi besar secara ekonomi, sosial, dan juga budaya. Warisan budaya berupa tinggalan materialnya juga dari sisi kelembagaan museum sebagai ruang representasi sejarah pada masa itu harus ditelusuri lebih jauh. 

Paparan pertama disampaikan oleh Ajeng Ayu Arainikasih, S.Hum. M. Arts., dosen Departemen Arkeologi FIB UI sekaligus kandidat doktor di Universiteit Leiden, Belanda, dan pendiri konsultan museum Museum Ceria. Ia membawakan paparan yang berjudul Indonesian Museums under the Rising Sun”.  

Berangkat dari kajian arsip surat kabar terbitan zaman Pendudukan Jepang, seperti Djawa Baroe, Asia Raya, Sinar Matahari, juga Soeara Asia, serta perbandingan dengan museum di Singapura dan Malaysia, Ajeng mempertanyakan anggapan umum bahwa Jepang hanya  menjarah dan tidak pernah mendirikan museum selama menduduki Hindia Belanda (re: Indonesia). Kajiannya menunjukkan bahwa pemerintah Jepang pada mulanya menutup seluruh museum, kemudian membukanya kembali secara bertahap. Pemerintah mengganti nama-nama berbahasa Belanda ke Bahasa Indonesia seperti Museum Oud Batavia yang berganti nama menjadi Museum Sedjarah Djakarta Lama, sementara nama berbahasa Jawa, seperti Radya Pustaka dan Sonobudoyo, tetapi dipertahankan. Perubahan lainnya adalah penghapusan penggolongan harga tiket masuk berdasarkan ras, digantikan dengan penggolongan berdasarkan usia, sejalan dengan propaganda “All Asia Are Equal”.

Ajeng melanjutkan bahwa museum-museum kemudian dibuka lebih luas untuk publik dan turut dimanfaatkan di bawah pengelolaan Departemen Propaganda Jepang untuk memupuk kebangaan terhadap budaya pra-kolonial sekaligus meningkatkan sentimen anti-kolonial. Salah satu contoh upayanya adalah pameran lukisan pahlawan dan perjuangan pra-kolonial di Sonobudoyo. Ajeng juga memaparkan bahwa satu-satunya museum yang benar-benar didirikan oleh Jepang yaitu “Museum Peringatan Perang di Jawa”  yang bertempat di Villa Isola, Bandung. Museum ini menampilkan perayaan kemenangan Jepang atas Belanda serta ada rencana pendirian museum serupa di Kalijati. 

Dari sisi kelembagaan museum, kurator berkebangsaan Belanda umumnya masuk ke dalam kamp internir, sementara sejumlah tokoh  Indonesia, seperti Hoesein Djajadiningrat dan Raden Katamsi diangkat untuk mengelola museum di bawah pengawasan Jepang dan beberapa staf berkebangsaan Jerman seperti Von Faber dan F.C. Drescher tetap diizinkan bekerja. 

Paparan kedua dibawakan oleh Dr. Daya Negeri Wijaya, dosen Departemen Sejarah, Fakultas Imu Sosial Universitas Negeri Malang dan pengajar tamu di Universiti Utara Malaysia. Ia membawakan paparan berjudul “Mapping the Japanese Wartime Heritage in Java” .

Menggunakan pendekatan sistem informasi geografis dan pemetaan budaya, Daya dan tim melakukan verifikasi lapangan di Jawa Timur untuk menginventarisasi tinggalan masa pendudukan Jepang, mulai dari pillbox, bunker, hingga gua pertahanan. Ia menekankan bahwa titik lokasi pada peta digital seringkali tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan: satu titik yang tercatat tunggal di peta ternyata memiliki beberapa struktur pertahanan sekaligus, seperti yang ditemukan di Desa Kencong, Jember. Sampai saat ini, timnya telah mengidentifikasi setidaknya 110 tinggalan budaya Jepang yang tersebar di Pulau Jawa, membentuk pola pertahanan berlapis: pertahanan pesisir berupa pillbox, pertahanan pedalaman atau pegunungan memanfaatkan gua-gua alami dan karst, serta bunker di kawasan perkotaan yang kerap merupakan hasil alih fungsi bangunan peninggalan Belanda. 

Daya turut menyoroti ancaman kelestarian tinggalan tersebut, mulai dari perubahan fungsi menjadi gudang atau tempat jemuran, potensi ranjau yang belum diverifikasi, hingga alih fungsi menjadi kafe di kawasan Simpang Ijen, Malang, maupun wisata susur gua di Batu yang kini mulai terbengkalai pasca pandemi. Sebagai langkah publikasi kepada masyarakat luas, timnya bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Kota Batu memproduksi film dokumenter berjudul “Goa Jepang: Rona Ruang Kawah Perang”.

Sesi tanya jawab terbagi menjadi dua panel yang berlangsung dengan antusias. Peserta menyoroti berbagai isu, di antaranya asal-usul koleksi senjata di kompleks Museum Pendidikan UPI yang menurut peserta berasal dari senjata BKR Bandung Utara dalam Pertempuran Bandung Utara Desember 1945, bukan peninggalan Jepang, serta perspektif arkeologi kritis mengenai museum sebagai instrumen elit yang tetap melayani kepentingan penguasa meski tampak dibuka untuk semua kalangan. Muncul pula pertanyaan mengenai kemungkinan asal-usul koleksi arkeologi dan etnografi Indonesia di Tokyo National Museum, yang menurut Ajeng belum dapat dipastikan kaitannya dengan periode kolonial  Jepang, mengingat rencana pembentukan pembentukan “Museum Dai Nippon Teikoku Kōko” saat itu tidak pernah terwujud.

Diskusi turut menyentuh sisi personal sejarah pendudukan melalui cerita lisan yang dikumpulkan Ajeng dan moderator dari keturunan atau saksi masa itu — mulai dari kisah pegawai yang diculik dan disiksa karena aktif dalam pergerakan kemerdekaan, kerja paksa romusha di jalur kereta maut Thailand–Myanmar, hingga pengalaman perempuan muda yang justru dilindungi dari eksploitasi seksual karena status sosial keluarganya. Dari sisi tinggalan fisik, Daya menjelaskan pola pemanfaatan kembali fasilitas militer Belanda oleh Jepang — seperti Pangkalan Udara Angkatan Laut Morokrembangan dan Benteng Gedung Cowek di Surabaya — yang umumnya diambil alih tanpa perombakan besar, ditingkatkan secara teknis, atau diintegrasikan dengan fasilitas baru.

Menutup diskusi, moderator menggarisbawahi bahwa kajian arkeologi selama ini lebih banyak berfokus pada periode prasejarah, Hindu-Buddha, atau kolonial Belanda, sementara masa pendudukan Jepang relatif jarang disentuh, padahal periode singkat ini menyisakan transformasi sosial-ekonomi dan tinggalan budaya material yang tidak sedikit. Webinar ditutup dengan harapan agar riset lintas disiplin sejarah dan arkeologi mengenai warisan pendudukan Jepang di Indonesia dapat terus dikembangkan ke depannya  (MUSHIMAC Departemen Arkeologi FIB UI)

Related Posts