From advancing academic research to fostering public understanding, the Emergency Constitutional Law Research Cluster provides a platform for studying constitutional governance in times of crisis. Through research, publications, seminars, and public outreach, the cluster connects scholars, students, and the wider community to explore the limits of power, the protection of rights, and the role of constitutional law during emergencies.
Advancing Emergency Constitutional Governance
To become a leading forum for the development and dissemination of emergency constitutional law studies that strengthen constitutional governance, safeguard human rights, and promote public awareness and accountability in times of crisis at both national and global levels.
The Emergency Constitutional Law Research Cluster conducts community service by providing public legal education on constitutional governance during emergencies through outreach activities, accessible publications, and educational media aimed at increasing public awareness and participation in safeguarding constitutional principles.
The Emergency Constitutional Law Research Cluster organizes Focus Group Discussions (FGDs) involving academics, legal practitioners, policymakers, and civil society to critically examine current issues, exchange perspectives, and develop research-based recommendations related to emergency constitutional law.
The Emergency Constitutional Law Research Cluster conducts research focused on examining constitutional governance, the protection of human rights, and the limits of state authority in emergency situations through rigorous academic analysis and the study of contemporary constitutional issues.
Konsepsi Darurat Siber dalam Paradigma Hukum Tata Negara di Indonesia
Genta Perwira Hutama Putra
Ancaman siber telah mendisrupsi lanskap keamanan nasional menjadi krisis non-konvensional yang lintas batas dan berkelanjutan, sehingga memunculkan ketegangan konseptual dalam Hukum Tata Negara. Hukum darurat klasik di Indonesia (Pasal 12 dan 22 UUD 1945 serta UU 23/Prp/1959) belum mengakomodasi kedaruratan siber
Ambiguitas Konstitusional dalam Penanganan Bencana: Analisis Hukum Tata Negara Darurat atas Bencana Sumatera 2025–2026
Iji Jaelani
Tulisan ini menganalisis bencana banjir dan longsor di Sumatera tahun 2025–2026 dalam perspektif Hukum Tata Negara Darurat (HTN Darurat) yang sudah memenuhi prinsip-prinsip kedaruratan namun belum ditetapkan sebagai bencana nasional.
Jurnalisme Krisis di Indonesia dalam Situasi Darurat: Analisis Yuridis terhadap Pemenuhan Hak atas Informasi
Masail Ishmad Mawaqifa
Tulisan ini mengkaji hak atas informasi terhadap masyarakat pada saat situasi krisis (state of emergency). Pada saat hukum darurat berlaku, jurnalisme krisis (crisis journalism) berperan besar untuk memberikan informasi ke masyarakat. Tidak hanya sebagai penyedia informasi, pers juga berperan sebagai pengawas (watchdog) pada saat penerapan state of emergency
Konstitusionalitas Kebijakan Defisit APBN dalam Situasi Krisis Ekonomi: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat
Fitria Tiara Finachoit Besan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas kebijakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam situasi krisis ekonomi dalam perspektif hukum tata negara darurat
Formulasi Kedaruratan Siber Sebagai Kategori Baru Hukum Tata Negara Darurat: Analisis Kasus Serangan Ransomware Terhadap Pusat Data Nasional Sementara Tahun 2024
Diky Anandya Kharistya Putra
Penelitian ini disusun untuk menganalisis urgensi pengakuan ancaman siber ke dalam kerangka hukum tata negara darurat di Indonesia melalui studi kasus serangan ransomware Brain Cipher terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya pada 20 Juni 2024 lalu yang melumpuhkan 282 instansi pemerintah pusat dan daerah